PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI OLEH KEGIATAN TAMBAK UDANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

M. SENOPATI, MUKARRAMAH and Deli, Waryenti and Ari, Wirya Dinata (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI OLEH KEGIATAN TAMBAK UDANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_M SENOPATI - M Senopati Mukarramah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang dikuasai oleh negara dan dilindungi keberadaannya. Dalam kawasan sempadan pantai dilarang melakukan pembangunan fisik yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf l UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, akan tetapi pada fakta di lapangan terdapat dua perusahaan tambak udang yang berada dalam kawasan sempadan pantai Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu CV. Kilau Samudera dan PT. Bengkulu Sukses Lestari Akuakultur. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Perda RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengatur bahwasannya kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang air laut tertinggi dan untuk kondisi pantai yang curam maka ditetapkan dengan jarak proporsional terhadap kondisi fisik pantai. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Apa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwasannya dilakukan penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana dan terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu faktor penegak hukum, faktor perusahaan, dan faktor masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sempadan Pantai, Tambak Udang, Kecamatan

Actions (login required)

View Item