KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SURAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 109/PDT.G/2018/PN MKS)

GUSWIRA, HENDRA PUTRA and Tito, Sofyan and Widiya, N Rosari (2024) KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SURAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 109/PDT.G/2018/PN MKS). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS GUSWIRA HENDRA PUTRA B2B021002 - Guswira Hendra Putra.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam membuat Akta autententik yang salah satunya adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibutuhkan dalam pelaporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua notaris menjalankan kewajibannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Menganalisis kewajiban notaris dalam memberikan Surat Keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar Akta Perseroan Terbatas kepada Perseroan Terbatas, dan 2. Menganalisis akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas bila tidak mempunyai Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji dari berbagai sumber hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Notaris berkewajiban memberikan Surat Keputusan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas karena dalam pelaksanaan tugasnya Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat 1 huruf a dan d. Oleh karena itu tindakan Notaris yang tidak memberikan Surat Keputusan perubahan anggaran dasar adalah perbuatan melawan hukum dan melawan Undang-Undang. Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak memiliki Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar yaitu asas publisitas dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak terpenuhi yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas. (Kata kunci: Notaris, Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar)

Actions (login required)

View Item