ANALISIS TINGKAT PENERAPAN DAN KUALITAS WEBSITE E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Ghina Putri, Giska and Dri, Asmawanti and Lismawati, Lismawati (2021) ANALISIS TINGKAT PENERAPAN DAN KUALITAS WEBSITE E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI AKHIR GISKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasi dan kualitas website e-government dengan penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Pengukuran aspek-aspek untuk menilai kualitas website e-government dalam penelitian ini menggunakan skoring dengan memberikan skor tertentu yang mengacu kepada analisis skala penilaian. Rumus perhitungan bobot skor yaitu jumlah hasil skoring website pemprov/Total skor ×100%. Setelah diperoleh bobot skor, lalu dilakukan penilaian sesuai persentase penilaian kualitas website e government yaitu tidak, kurang, cukup berkualitas atau berkualitas. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tingkat penerapan website e-government pada pemerintah provinsi di Indonesia mengacu pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Presiden memaparkan ada 4 tingkatan penerapan website e-government yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Pendekatan studi yang digunakan adalah menggunakan meyode analisis isi kuantitaif. Dokumentasi dan kepustakaan pada e-government website 34 provinsi digunakan untuk proses pengumpulan data menggunakan teknik analisis skoring. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan melakukan skoring dari masing masing unit analisis sesuai penilaian aspek kualitas pada website e-government yaitu dari segi konten penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi. Dan mengklasifikasikan hasil kunjungan ke website e-government ke dalam model 4 tingkatan yaitu tingkatan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 website e-government yang diteliti terdapat 5 website pemerintah provinsi yang memenuhi kategori berkualitas. Dan pada penelitian tingkat penerapan e-government disimpulkan pada tingkatan ketiga (pemantapan) adalah tingkatan yang paling banyak dicapai yaitu sejumlah 28 website pemerintah provinsi. Tingkatan keempat (pemanfaatan) adalah tingkat tertinggi hanya website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan mempertimbangkan bahwa Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 adalah cikal bakal pengembangan e-government di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tergolong berkembang dalam perkembangan e-government. Dengan begitu, ada ruang bagi akademisi dan pemerintah untuk mempelajari faktor-faktor memajukan e-government di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 34 website e-government Pemerintah Provinsi di Indonesia, hanya 5 website yang memperoleh kategori berkualitas yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Istime Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government Pemerintah Provinsi di Indonesia masih bergerak lambat. Hal ini terbukti dari penilaian terhadap e-government website yang masih berada pada tahapan pematangan dan pemantapan. Implikasi dari penelitian yaitu memperkuat teori media baru, bahwa e-government merupakan implementasi dari teori tersebut dan pemerintah provinsi di Indonesia harus bisa menggunakan e-government secara lebih maksimal. memiliki Keterbatasan yaitu penelitian ini menggunakan website sebagai sumber utama dan mengasumsikan bahwa seluruh kekayaan informasi provinsi telah disampaikan selengkapnya di website. Asumsi ini menjadikan peneliti memiliki keterbatasan dalam mengeksekusi indikator, indikator yang bersifat internal dan teknis tidak dapat dilakukan. Saran bagi penelitian mendatang, agar memperluas penelitian yang tidak hanya terbatas pada website sebagai media e-government namun media lainnya.

Actions (login required)

View Item