PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 PERIHAL TEMPAT BERKAMPANYE

Fitri, Merlia Ulandari and Ardilafiza, Ardilafiza and Sonia, Ivana Barus (2024) PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 PERIHAL TEMPAT BERKAMPANYE. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Fitri Merlia Ulandari_B1A020170_SKRIPSI - Fitri Merlia.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Permohonan pengujian penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dianggap merugikan hak konstitusional dari pemohon, melalui putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi memberikan putusan mengabulkan Sebagian permohonan pemohon dengan memberikan penegasan terkait larangan tempat yang dapat digunakan untuk kampanye, hal ini kemudian menimbulkan masalah terkait larangan penggunaan tempat untuk kampanye setelah putusan tersebut dan idealnya larangan itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa larangan penggunaan tempat setelah putusan mahkamah konstitusi ialah memberikan penegasan terkait larangan tempat yang dapat digunakan untuk kampanye, yakni dengan larangan secara total untuk tempat ibadah dan perbolehan untuk tempat Pendidikan dan fasilitas pemerintah yang dapat dipergunakan sepanjangan mendapatkan izin penanggung jawab tempat. Selain itu, melihat dari pemahaman fasilitas pemerintah tempat berlangsungnya birokrasi yang sebagian besar diisi oleh ASN (PNS dan PPPK) yang dalam Undang-Undang menegaskan untuk netral dan tidak terlibat poltik praktis maka idealnya fasilitas pemerintah dapat dilarang secara total sebagaimana tempat ibadah. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Tempat Kampanye, Pemilu

Actions (login required)

View Item