PENJATUHAN SANKSI PADA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERIODE 6 TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Hanifah, Duratun Da’yah and Jonny, Simamora and Sonia, Ivana Barus (2024) PENJATUHAN SANKSI PADA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERIODE 6 TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI HANIFAH DURATUN DA'YAH_B1A020122_HTN_2024 - hanifah duratun da'yah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai pada 7 November 2023. Dengan melahirkan 4 (empat) Putusan Majelis Kehormatan satu diantaranya putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 perkara pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 6, salah satu amar putusan berupa pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun tidak sebagai hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tulisan ini menganalisis putusan MKMK tersebut berdasarkan penegakan hukum di Indonesia. MKMK tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh MK. Dissenting opinio pada MKMK dimungkinkan karena MKMK merupakan bagian dari MK yang dijamin oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran Etik yang dilakukan Anwar Usman dapat tergolong pelanggaran sumpah dan jabatan, sehingga berdasarkan UU MK pemberhentian dari jabatan hakim konstitusi seharusnya dapat dilakukan. Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK tidak diatur di dalam PerMK tentang MKMK. Selain itu aturan mengenai pemberhentian Ketua MK yang melanggar etik berat sampai saat ini belum ada. Penulis perlu mengajak semua pihak untuk mengkoreksi putusan MKMK. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk mendorong ataupun mendukung menambahkan aturan mengenai sanksi pelanggaran etik dalam PerMK agar lebih komperhensif lagi. Kata Kunci: Pengaturan Sanksi, Penegakan Hukum, Putusan MKMK

Actions (login required)

View Item