PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN FINLANDIA

Lisna, Wita Purba and Herlambang, Herlambang and Benget, H.Simatupang (2024) PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN FINLANDIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi Lisna wita purba B1A020102 - Lisna Purba.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditinjau dari tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini penting dilakukan mengingat angka korupsi di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunya yang berbeda dengan Finlandia yang justru selalu bertahan di posisi atas sebagai negara yang bersih dari korupsi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat beberapa ketentuan pokok yaitu pada KUHP sebagai ketentuan dasar yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui komponen sistem hukumnya baik dari segi substansi hukum, sruktur hukum, maupun budaya hukumya. Demikian juga halnya dengan Finlandia pengaturan tentang pemberantasan korupsi dapat dilihat di Code Penal Finlandia hanya saja Finlandia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaan perundang�undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia dan Finlandia sama-sama tidak memberikan defenisi secara jelas dalam terhadap yang disebut sebagai korupsi sehingga dalam memahami korupsi perlu dilihat unsur-unsur yang dimuat dalam pasal-pasalnya, jenis sanksi yang diberikan juga memiliki kemiripan yakni terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan batasan minimum dan maximum. Kendati demikan kedua negara ini memiliki perbedaan yang sangat siginifikan mulai dari peraturan dan lembaga yang berwenang di Finlandia tidak terdapat Undang-Undang maupun lembaga khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, jenis sanksi dan lamanya serta besarnya sanksi, di Indonesia dalam kasus tertentu dapat diterapkan pidana mati. Di Finlandia terdapat sanski administratif sebagai sanksi tambahan. Perbedaan dalam proses pelaksanaan pemidanaan dan perbedaan dalam budaya hukum. Pemberantasan korupsi di Finlandia sangat dipengaruhi oleh budaya hukumnya yang dimulai dari dunia pendidikan. Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Pertanggungjawaban pidana.

Actions (login required)

View Item