PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

NIKO, MALDINO MANIK and PE.Suryaningsih, Suryaningsih and Beni, Kurnia Illahi (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI NIKO MALDINO MANIK fiks - nico maldino.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (10MB)

Abstract

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang sesuai dengan perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Salah satu kewenangannya adalah pembangunan sarana dan prasarana desa yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan sarana dan prasarana desa di kabupaten Bengkulu Tengah dan Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan sarana dan prasarana desa di kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa belum terlaksana sepenuhnya. Akan tetapi, pembangunan sarana dan prasarana tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa. Penghambat pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan sarana dan prasarana yaitu kurangnya pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait pentingnya pembentukan peraturan desa tersebut dan juga kurang meratanya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pembentukan peraturan desa kewenangan lokal berskala desa, Pemerintah Daerah terlambat dalam mengeluarkan aturan terkait prioritas pembangunan dari dana desa dan peraturan terkait standar biaya umum yang mana hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam pembentukan APBDes, terhambat juga dalam hal ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan yang pada dasarnya harus hibah. Kata Kunci : Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Actions (login required)

View Item