Analisis Tentang Proses Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

RIZKY, FADHILLAH and Ardilafiza, Ardilafiza and PE.Suryaningsih, Suryaningsih (2024) Analisis Tentang Proses Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI RIZKY B1A019180 fix - Rizky Fadhillah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 melalui Rapat Paripurna ke-19 masa sidang ke IV DPR yang sebelumya diterbitkan pada 30 Desember 2022 oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 22 UUD ayat (1) perpu harus disahkan pada masa persidangan yang berikut, jatuh pada Masa Persidangan ke 3 yaitu pada 10 Januari sampai 16 Februari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Pengesahan perpu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. (2) mengetahui upaya hukum terhadap pengesahan perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama secara prosedural pengesahan perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 22 UUD secara formil. Selain itu alasan hal ihwal dan kegentingan memaksa tidak sesuai dengan landasan keabsahan penerbitan perpu dan tidak menjawab putusan mk sebelumnya. Kedua upaya hukum terhadap ketidaksesuaian tersebut adalah dengan pengujian formil baik segi prosedural pembentukan peraturan perundang�undangan serta syarat keabsahan Hal ihwal dan kegentingan memaksa dalam perpu tersebut. Kata Kunci: PERPU, Cipta Kerja, Persidangan yang Berikut, DPR

Actions (login required)

View Item