PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SHELLA, PUTRI AYU SABRINA and M.Yamani, Yamani and Wulandari, Wulandari (2024) PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI SHELLA PUTRI AYU SABRINA (B1A018030) - shella putri ayu sabrina.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Beberapa tahun terakhir banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya di Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Salah satu pelanggarannya yaitu membuka warung remang-remang, menyediakan wanita malam dan menjual minuman alkohol. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan jalur hijau sangat diperlukan. Agar tidak semakin banyak yang melakukan pelanggaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya dan apa yang menjadi hambatan Satpol PP sehingga tidak menutup tempat�tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatas asusila sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah dilaksanakan oleh Satpol PP, Namun belum secara maksimal dikarenakan Peraturan Daerahnya belum jelas dan belum detail membahas poin-poin yang ada didalamnya. Faktor penghambat yang dialami dalam upaya penegakan hukum adalah sanksi hukumnya belum jelas, minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kata Kunci : Jalur Hijau, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item