IMPLEMENTASI PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN

Tomimi, Zahran Mabrukah and Mirza, Yasben and Yorry, Hardayani (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
SKRIPSI ZAHRAN MABRUKAH TOMIMI.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (8MB)

Abstract

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayananan publik. Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga Independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari PO 26 Tahun 2017 di Ombudsman Perwakilan Bengkulu. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan dari Penelitian ini adalah Asisten Ombudsman Perwakilan Bengkulu serta Pelapor atas Dugaan Maladministrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada Aspek Penerimaan dan Verifikasi Laporan, penulis menemukan bahwa belum diperbaharuinya publikasi mengenai prosedur atau alur pada Tahap Penerimaan dan Verifikasi Laporan yang ditempelkan di dinding dalam bentuk spanduk atau baliho. Serta dalam brosur dan sebagainya. Pada Aspek Pemeriksaan Laporan, Penulis menemukan masih adanya kekurangan di dalam publikasi kepada masyarakat mengenai maladministrasi dan bentuk-bentuk maladministrasi. Dan pada Aspek Penyelesaian Laporan, Penulis menemukan bahwasannya masih harus adanya proses pembiasaan dari pola penyelesaian dan penutupan laporan bagi keasistenan khususnya keasistenan pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Dan untuk teknis LAHP harus bisa disesuaikan dengan substansi laporan dan dasar hukum dengan format lebih yang teratur. Kelebihan dari peraturan tersebut adalah dalam proses penerimaan sampai ke penyelesaian laporan dilakukan secara terstruktur serta kearsipan yang runtut dan baik. Tetapi kalau untuk kekurangannya adalah untuk kecepatan penyelesaian laporan ini agak kurang, jadi harus runtut sesuai tahapan. Jadi pada intinya Peraturan ini atau PO 26 Tahun 2017 ini sudah bagus dalam artian dalam sisi administrasi Ombudsman Perwakilan Bengkulu lebih tertib dan lebih mengetahui history daripada Laporan tersebut.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 033 Darti Daryanti
Date Deposited: 20 Sep 2019 09:09
Last Modified: 20 Sep 2019 09:11
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/19276

Actions (login required)

View Item View Item