PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK SAH OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KOTA BENGKULU

Ali, Rahman and Ema, Septaria and Ari, Wirya Dinata (2024) PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK SAH OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi_rahman Lengkap new... - Ali Rahman.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Nelayan Indonesia yang beroperasi pada wilayah pesisir mayoritas melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah dengan menggunakan trawls (pukat harimau). Padahal kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl sudah dilarang penggunaannya. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu? (2) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinial, dilaksanakan di Pantai Zakat dan Pantai Malabero Kota Bengkulu. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Komandan Pangkalan TNI AL Bengkulu, Direktur Direktorat Polairud Polda Bengkulu dan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Kota Bengkulu. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan alur model interaktif, meliputi empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diketahui bahwa dari pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu tidak terimplementasi dengan baik. Koordinasi antara DKP Provinsi Bengkulu, Pangkalan TNI AL, Polairud Polda Bengkulu dan kelompok masyarakat pengawas perikanan belum maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling timpang tindih antara instansi menyebabkan kurang baiknya koordinasi dalam hal pengawasan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu adalah masalah struktur organisasi yang menyebabkan koordinasi tidak terlaksana dan budaya hukum masyarakat yang masih belum baik. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan penangkapan ikan yang tidak sah di Kota Bengkulu belum optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Penangkapan Ikan Yang Tidak Sah, Trawl, Kota Bengkulu

Actions (login required)

View Item