PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Tari, Oktarini and PE.Suryaningsih, Suryaningsih and Beni, Kurnia Illahi (2024) PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_TARI OKTARINI - Dwina Elvira.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Dalam penyelenggaran tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepahiang tidak serta merta berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan maraknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak sehingga menyebabkan tidak tercapainya target PBB-P2 serta tidak terlaksananya sanksi administratif PBB-P2 di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait Pelaksanaan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang, (2) Faktor penghambat pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama Pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang terbagi atas 2 (dua) jenis yakni sanksi berupa Surat Teguran (Paksaan Pemerintah) dan sanksi denda sejumlah 2% (dua persen) dari jumlah pajak terhutang (Denda Administrasi), namun dalam pelaksanaannya sanksi administrasi PBB-P2 belum terlaksana secara seluruhnya, sanksi administrasi yang telah berhasil diberlakukan hanya sanksi berupa surat teguran PBB-P2, namun untuk pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari jumlah pajak terhutang belum pernah diterapkan lantaran mayoritas wajib pajak cenderung menunggu dispensasi PBB-P2. Kedua Faktor penghambat pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang disebabkan oleh faktor objek pajak berpindah tangan, faktor tidak ditemukannya wajib pajak, faktor kesengajaan tidak menanggapi surat teguran pajak, Faktor kesalahan data, faktor kurangnya Sosialisasi mengenai PBB-P2, faktor tidak dilakukannya penegakan hukum, dan faktor kurangnya jumlah petugas PBB-P2 di BKD Kabupaten Kepahiang. Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah, Sanksi Administratif.

Actions (login required)

View Item