KONSTRUKSI HUKUM BADAN BANK TANAH INDONESIA DALAM KONSEP REFORMA AGRARIA

RIZKIKA, ARKAN PUTERA INDRAJAYA and Herawan, Sauni and Emilia, Kontesa (2024) KONSTRUKSI HUKUM BADAN BANK TANAH INDONESIA DALAM KONSEP REFORMA AGRARIA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Tesis Konstruksi Badan Bank Tanah Rizkika Arkan Putera Indrajaya - Rizkika Arkan Putera Indrajaya.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Bank Tanah memiliki wewenang khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dakam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konstruksi hukum badan bank tanah dalam kerangka reforma agraria dan kewenangan badan bank tanah dalam menyelenggarakan reforma agraria. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi Pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini, bank tanah berperan penting dalam menyelesaikan masalah ketimpangan kepemilikan di Indonesia serta mampu mendistribusikan tanah secara adil dan merata kepada rakyat berdasarkan skala prioritas. Bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah. Bank tanah dapat memperkuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku satu-satunya instusi pemerintahan di bidang pertanahan yang melakukan administrasi pertanahan di Indonesia. Kombinasi fungsi lembaga pertanahan tersebut akan memperkuat praktik manajemen pertanahan dan juga mampu membantu penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang yang ada di Indonesia. Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Actions (login required)

View Item