PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERULANG (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG NOMOR 2/PEN.DIV/2021/PN KPH JO NOMOR 12/PID.SUS�ANAK/2021/PN KPH )

EVI, WULANDARI and Hamzah, Hatrik and Sudirman, Sitepu (2024) PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERULANG (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG NOMOR 2/PEN.DIV/2021/PN KPH JO NOMOR 12/PID.SUS�ANAK/2021/PN KPH ). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS LENGKP nn - evi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Hukum dalam menegakkan ketertiban masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perangkat hukum pidana yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Penggunaan hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat apabila instrumen hukum lain sudah dianggap tidak tepat. Penelitian ini fokus pada Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pen.Div/2021/PN Kph dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kph dengan tujuan untuk memahami (1) pertimbangan apa yang melatarbelakangi suatu hakim yang menerapkan diversi kedua bagi pelaku remaja dalam perkara yang berbeda dan (2) bagaimana akibat hukum yang terjadi bila hakim menerapkan diversi dua kali terhadap anak yang sama dalam perkara berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan metode Pendekatan Statuta, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitik, Studi Kasus, dan Sumber Data Sekunder. Pengumpulan data meliputi kajian penetapan di Pengadilan Negeri Kepahiang, kajian literatur, browsing internet, analisis artikel ilmiah, penelaahan skripsi, dan analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif, yang melibatkan pembahasan dan penjabaran berdasarkan norma hukum, aturan, dan doktrin yang relevan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi tersebut, hakim menilai undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Hakim boleh saja tidak menghadapi konsekuensi hukum, namun Majelis Pengawas/Mahkamah Agung disarankan untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada hakim dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak. Kata Kunci: Diversi, Analisis Yuridis, Peradilan Pidana Anak

Actions (login required)

View Item