PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA TENDER PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LITA, HARTATI and Iskandar, Iskandar and M.Yamani, Yamani (2024) PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA TENDER PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS_LITA HARTATI - library unib.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus gugatan Peserta Tender sebagai pengugut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat, melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan latarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan peserta tender terhadap keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memutuskan secara sepihak untuk menggugurkan atau membatalkan Surat Penujukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ), sehingga menyebabkan peserta tender gagal untuk berkontrak. Gugurnya peserta tender pada ranah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan peserta tender Peserta tender dianggap tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk melaksanakan pekerjaaan dilapangan, meskipun peserta tender telah ditetapkan sebagai pemenang urutan ke-1 (Satu) oleh Pokja. Penelitian ini bersifat normatif. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Pejabat Pemerintah/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berwewenang memutuskan berkontrak dengan pemenang tender yang tidak berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dari Pokja Pemilihan. Kedua, Perlindungan Hukum bagi peserta tender yang tidak berkontrak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik untuk menguji keabsahan Keputusan Pejabat Pemerintah/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat juga menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peserta Tender, Barang dan Jasa

Actions (login required)

View Item