PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

Ajeng, Nurhalimah and Edra, Satmaidi and Deli, Waryenti (2019) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI AJENG.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya banyak yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan serta kerusakan ekosistem di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diatur tata cara penangkapan ikan dimana terdapat larangan penggunaan alat penangkap ikan yang menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pelarangan penggunaan alat tangkap ikan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan larangan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Untuk di Kota Bengkulu jumlah penggunaan alat tangkap yang dilarang ini ada 100 Unit/Kapal yang menggunakan Pukat Tarik Mini (trawls). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan menggunakan cara penarikan sampel purposive sampling, yaitu mewawancarai 10 orang nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets), dan 2 orang pengawas perikanan pada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan Permen KP Nomor 2, belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih terdapat nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Bengkulu. Kedua, alasan kelompok nelayan menggunakan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) ialah mengoptimalkan hasil tangkapan dan sulit untuk beralih alat tangkap. Pengawas Perikanan yang berjumlah 4 orang tidaklah cukup melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan terhadap pelaksanaan pengawasan di bidang perikanan. Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Menteri, Pengawas Perikanan, Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)

Actions (login required)

View Item