BERLIAN, BERLIAN and Herlambang, Herlambang and Ria, Anggraeni Utami (2019) MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAWALAN YANG DI LAKUKAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA DALAM PELAKSANAAN PROYEK–PROYEK ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
Text (Thesis)
bambang trihatmojo aji.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB) |
Abstract
Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), Dengan dibentuknya TP4D, diharapkan setiap pejabat daerah dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Sehingga dapat diliat bahwa TP4D ini mempunyai peranan penting di dalam mengurangi dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan alasan OPD untuk meminta atau tidak meminta pengawalan terhadap TP4D dalam pelaksanaan proyek di dinas dan instansi di Bengkulu Utara, Untuk mendeskripsikan mekanisme dan prosedur pengawalan yang dilakukan T4PD Kejaksaan Bengkulu Utara dalam pelaksanaan proyek-proyek OPD, Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian yuridis sosiologi, populasi dari penelitian ini adalah Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Bengkulu Utara, metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pengelolahan data dilaksanakan editing data dan coding data, Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pembentukan TP4D ini kiranya dapat memacu dampak positif bagi Pejabat-pejabat Daerah untuk tidak melakukan kecurangan (tindak pidana korupsi). Hadirnya TP4D dalam memberikan pengawalan, pendampingan dan pengamanan hukum dalam penyelenggaran proyek pembangunan juga dimaksud untuk menghilangkan xiii kekhawatiran aparat pemerintah, khususnya publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun keputusan atau tindakan lainnya, yang bersinggungan dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan tersebut mengarah pada tahap pendampingan yang dimana proyek pembangunan akan sedang berlangsung sesuai mekanisme prosedur kerja TP4D. Kata kunci: Kejaksaan, TP4D, OPD, Korupsi.
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 07 Aug 2024 08:12 |
Last Modified: | 07 Aug 2024 08:12 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/19642 |
Actions (login required)
View Item |