PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PERAIRAN RAJA AMPAT OLEH KAPAL MV CALEDONIAN SKY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Claudia, Meitrivane Silalahi and PE.Suryaningsih, Suryaningsih and Deli, Waryenti (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PERAIRAN RAJA AMPAT OLEH KAPAL MV CALEDONIAN SKY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI CINI OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati dan non hayati yang ada di daratan dan perairan. Terumbu karang merupakan salah satu keanekaragaman hayati laut yang dilindungi di Indonesia. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi biota laut karena berfungsi sebagai sumber makanan, tempat perlindungan dari kejaran pemangsa, tempat pemijahan dan berkembangbiak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah perairan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan kementerian terkait akibat perusakan terumbu karang yang terjadi di perairan Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky pada tahun 2017 yang lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis kasus melalui peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan perdata, serta dalam penegakan hukumnya pemerintah juga dapat mengambil langkah hukum dengan menggunakan peraturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat dan dapat juga dengan menggunakan hukum internasional. Kata kunci: Penegakan Hukum, UUPPLH, Terumbu Karan

Actions (login required)

View Item