PENERAPAN CASCADING PEMERINTAH DAERAH

Eprianto, Idel and Kamaludin, Kamaludin and Saiful, Saiful and Fahruzzaman, Fahruzzaman (2021) PENERAPAN CASCADING PEMERINTAH DAERAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Disertasi Idel Eprianto.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (10MB)

Abstract

Pemerintah daerah melakukan pengambilan keputusan organisasi (organizational decision) harus sejalan dengan penetapan tujuan (goals setting). Untuk itu, diperlukan koordinasi dalam pengambilan keputusan dalam tahapan penyusunan perencanaan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Cascading merupakan proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran di seluruh tingkat unit organisasi. Cascading yang dilakukan di pemerintah daerah sangat berpengaruh kepada penilaian kinerja pemerintah daerah yang di tuangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan cascading yang telah dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih, Akuntabel dan berkinerja tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan Cascading di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah dilakukan untuk Perbaikan tata kelola pemerintahan, implementasi Cascading dalam mewujudkan tercapai nya indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah masih perlu dilakukan revisi atau perbaikan agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyelaraskan IKU Kepala Daerah dengan IKU OPD dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RKPD kabupaten dengan rencana strategis dan rencana kerja sudah berjalan sesuai aturan dan Cascading yang dilakukan di pemerintah daerah berpengaruh kepada penilaian Kinerja Pemerintah Daerah yang di tuangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Actions (login required)

View Item