STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A BENGKULU NO 10/Pdt.G/2002/PN.BKL TENTANG GUGATAN LEGAL STANDING PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Riyanto , Asep and Edytiawarman, Edytiawarman and Baneti, Baneti (2006) STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A BENGKULU NO 10/Pdt.G/2002/PN.BKL TENTANG GUGATAN LEGAL STANDING PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text i,ii,iii-ASEP-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (317kB)
	Text IV,V,VI-ASEP-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (317kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran tepat gugatan legal standing dalam perkara No. : 10/Pdt.G/2002/PN.BKL, bagaimana rumusan perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/2002/PN.BKL, apakah alasan para pihak melakukan perdamaian, dan apakah akibat hukum putusan perdamaian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum studi kasus yaitu penelitian yang menyelidiki suatu kasus secara mendalam, focus penelitian terletak pada fenomena kontempor (masa kini) yang bersifat spesifik dan aktual namun penafsirannya belum begitu jelas, sehingga penelitian dilakukan secara komprehensif, mendetail dan mendalam dari berbagai (multi) sumber bukti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan yaitu melalui wawancara terstruktur terhadap responden, studi kepustakaan, studi perundang-undangan serta studi dokumen, selanjutnya data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder tersebut dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara data yang telah dikumpulkan, diperiksa dan diteliti kembali, kemudian dianalaisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penafsiran gugatan legal standing dalam perkara No. : 10/Pdt.G/2002/PN.BKL adalah hak gugat Yayasan Perlindungan Konsumen Bengkulu (YPKB) untuk membela kepentingan konsumen listrik. Padahal, YPKB tidak secara langsung menjadi korban dari kelalain PLN akan tetapi diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan. Dalam prosedur legal standing tidak dapat menuntut ganti rugi materil kecuali tuntutan kompensasi lain. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam perkara No. : 10/Pdt.G/2002/PN.BKL adalah PLN melanggar undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf a, c dan g Jo Pasal 7 huruf a, b dan c, melanggar hak subjektif konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, c dan g, melakukan kesalahan karena melakukan pemadaman mendadak berulang kali tanpa pemberitahuan sebelumnya, menimbulkan kerugian materil dan immateril konsumen, kerusakan peralatan listrik dan elektronik konsumen akibat pemadaman mendadak mendadak berulang kali dan hidup kembali dengan tegangan watt tinggi. Tegangan listrik yang tinggi akan membuat membuat rusaknya peralatan listrik dan elektronik karena peralatan tersebut mempunyai batasan tegangan normal. Alasan para pihak melakukan perdamaian karena pihak penggugat menyadari surat gugatannya lemah, apabila perkara ini diteruskan kemungkinan petitum penggugat akan ditolak/tidak diterima. Sedangkan alasan Tergugat berdamai karena menginginkan perkara ini diselesaikan secara baik dan cepat. Mengingat hubungan PLN dan YPKB yang multipleks, artinya hubungan tersebut akan terus menerus diharapkan hubungan tersebut akan tetap harmonis. Sedangkan akibat hukum putusan perdamaian sama seperti putusan-putusan pengadilan dalam tingkat penghabisan yakni telah mempunyai kekuatan yang tetap, tertutup upaya banding dan kasasi serta langsung memiliki kekuatan eksekusi.

Actions (login required)

View Item