IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM MENGURANGI RISIKO TERJADINYA KORUPSI

Hardinata, Dodi and Kamaludin, Kamaludin and Slamet, Widodo and Fadli, Fadli (2020) IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM MENGURANGI RISIKO TERJADINYA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Disertasi Dodi Hardinata.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan pemerintah dengan proses dan tahapan yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Pengadaan barang dan jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional/manual. Teknologi informasi hadir sebagai salah satu solusi terhadap perbaikan sistem implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Kemajuan teknologi menghasilkan suatu sistem baru yang disebut e�Procurement. Sistem e-Procurement atau pengadaan secara elektronik ini hampir sama prosesnya seperti sistem konvensional/manual namun dilakukan secara on line melalui website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Pada negara berkembang e-Procurement dijadikan suatu inovasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan keberhasilan inovasi e-procurement yaitu top management support, commitment and expertise (Piga, 2014). Di Indonesia faktor keberhasilan implementasi antara lain adalah dukungan dari stakeholder yang memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi e-Procurement (LKPP, 2009). Faktor keberhasilan e-Procurement lainnya yang harus dipertimbangkan selain peran utama stakeholder adalah faktor biaya, faktor waktu, faktor penyederhanaan proses, dan faktor volume e-Transactions (Pani & Agrahari, 2007). Faktor penyederhanaan proses merupakan bagian terpenting dari implementasi e�Procurement, karena dinilai dapat memberikan dampak yang positif dalam tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyederhanaan proses merupakan bagian dari upaya mewujudkan efisiensi waktu dan biaya. Penyederhanaan proses juga merupakan perwujudan penting dalam proses dan tahapan e�Procurement, agar tujuan diimplementasikannya e-Procurement dapat sejalan dengan tujuan manajemen pengadaan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari sektor pelayanan G2B (Government to Business). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus implementasi e-Procurement pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dan menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman (1994). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi e-Procurement dengan metode e-Purchasing menggunakan mekanisme e-Catalogue tanpa negosiasi harga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal proses dan tahapan, yang kemudian juga ditemukan faktanya bahwa tahapan dan proses pengadaan tidak dapat diintervensi oleh mekanisme tekanan eksternal yang bersifat hirarki struktural dan tidak dapat diintervensi oleh faktor eksternal individu lainnya dalam bentuk praktek pemberian suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh penyedia/vendor, penyelenggara negara, pejabat negara. Theory of planned behavior (TPB), didasarkan pada asumsi bahwa manusia selaku individu adalah mahluk yang paling rasional dan cenderung menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Individu menurut theory of planned behavior (TPB), cenderung memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Secara eksplisit untuk menutup semua celah kelemahan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik adalah adanya sistem integrasi antara perencanaan dan penganggaran, format dokumen pengadaan dengan sistem elektronik, inovasi teknologi informasi untuk sistem e-Purchasing dikembangkan kembali untuk lebih praktis, dilakukannya audit teknologi informasi proses pengadaan, semua tahapan pengadaan barang dan jasa menggunakan single server LKPP yang dapat diakses oleh BPK, BPKP dan KPK untuk kebutuhan audit dan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, audit e-Procurement kinerja hasil keseluruhan, sampai pada tahapan membangun sistem e-Payment.

Actions (login required)

View Item