ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF DI PROVINSI BENGKULU

Permatasari, Indah and Fahruzzaman, Fahruzzaman and Slamet, Widodo (2021) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) TESIS_INDAH_MM (9).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Keberhasilan kebijakan publik yang diadopsi tergantung pada seberapa berhasil kebijakan itu diterapkan. Bahkan kebijakan terbaik pun tidak ada artinya jika tidak diterapkan dengan baik atau berhasil. Salah satu masalah implementasi kebijakan yang kurang berhasil adalah kurangnya arahan atau pedoman yang tepat tentang bagaimana mengimplementasikannya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi Bengkulu berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi struktur birokrasi. (2) Untuk menganalisis kendala implementasi pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode purpusive yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi Bengkulu sebanyak 9 orang. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan, sedangkan analisis data secara deskriptif kualitatif berdasarkan tahapan Miles dan Huberman. Hasil penelitian diketahui Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari aspek (1) Komunikasi, bahwa penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian brosur pada saat kegiatan pembinaan kelompok ternak. Penyampaian informasi ini hanya dilakukan satu kali per tahun karena keterbatasan anggaran, dari segi kejelasannya sudah sangat jelas dari tingkat Kabupaten sampai kepada semua pihak yang terlibat pada kebijakan ini mulai dari tingkat peternak, pelaku usaha, dan daerah yang terlibat. Tidak adanya suatu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat program. (2) Sumber daya aparatur dinas cukup tersedia, namun tenaga paramedik veteriner masih sangat kurang. Dukungan dana pelaksanaan terkait pembinaan, sosialisasi, penyampaian informasi kebijakan bersumber dari dana APBD dan selalu diusulkan setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2020, semua kegiatan mengalami recofusing anggaran, sehingga untuk tahun 2020 tidak ada lagi kegiatan. Pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan terkait penyelamatan betina produktif dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemudian sarana penunjang secara umum sudah tersedia, namun untuk fasilitas di RPH mulai dari gedung dan perlengkapan lainnya perlu dilakukan upaya perbaikan dan penambahan sarana. (3) Disposisi, bahwa pemerintah daerah beserta masyarakat dapat menerima dengan cukup baik. Pendapat yang dikemukakan oleh x masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya Program Implementasi Pengendalian Pemotongan Temak Betina Produktif yang telah dilakukan bersama. Namun terkait dengan insentif bagi pelaksana kebijakan hanya honor untuk petugas pelaporan pemotongan harian yaitu petugas yang di SK kan provinsi yaitu untuk Bengkulu Selatan. Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara dua tahun terakhir diberikan fasilitas honor, tapi karena keterbatasan hanya beberapa kabupaten saja yang bisa di fasilitasi. (4) Struktur birokrasi, bahwa dari struktur organisasi belum mendukung karena SOP larangan pemotongan betina produktif hanya dimiliki Kabupaten Mukomuko, sedangkan kabupaten/kota semua belum ada, sehingga mengacu pada UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pasar hingga Aparat Penegak Hukum. Jika dilihat dari segi keefektifan kerja, maka untuk mengelola program ini sudah cukup optimal, dikarenakan hampir melibatkan semua sektor yang melaksanakan akan kebijakan ini. Kendala Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari aspek komunikasi yaitu keterbatasan anggaran untuk meningkatkan frekuensi dan media sosialisasi. Dari aspek sumber daya adalah kekurangan tenaga paramedik veteriner, keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan betina produktif. Kemudian sarana penunjang di RHP yang masih sangat minim, gedung RPH masih perlu dilakukan pemugaran. Kendala dari aspek disposisi terjadi karena dana yang tidak ada sehingga sulit untuk menurunkan petugas kelapangan pemantauan dan pengawasan. Kendala lainnya terkait struktur organisasi, yaitu perda larangan (SOP) tidak seluruhnya dimiliki daerah, sehingga sanksi belum diterapkan. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari aspek komunikasi yaitu menyediakan anggaran untuk meningkatkan frekuensi dan media sosialisasi. Dari aspek sumber daya, menambah tenaga paramedik veteriner, mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengawasan betina produktif, sarana penunjang di RHP, gedung RPH. Dari aspek disposisi, mengusulkan anggaran pemantauan dan pengawasan untuk menurunkan petugas kelapangan. Aspek struktur organisasi, yaitu membuat peraturan bupati mengenai larangan (SOP), sehingga dapat menerapkan sanksi bagi pelanggaR

Actions (login required)

View Item