PELAKSANAAN KEWENANGAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BENGKULU

NOVITA, ARIYANI SANDA and Ardilafiza, Ardilafiza and Edra, Satmaidi (2019) PELAKSANAAN KEWENANGAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI NOVITA OK yes.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk pengamanan dan pengawalan pemerintahan dan proyek pembangunan agar berhasil maksimal dikarenakan beberapa tahun belakangan penyerapan anggaran yang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan hambatan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam mendukung keberhasilan di Kota Bengkulu. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, didapatkan pengawalan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal, Tim TP4D memiliki kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan daerah, Tim TP4D tetap harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Tim TP4D juga mengalami kendala. Kendala tersebut terkait dengan belum adanya dasar hukum yang kuat mengenai TP4D dan sifatnya yang tidak memaksa,, kendala lain berupa sumber daya manusia, masalah komunikasi dan koordinasi, partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran dari tiap instansi untuk mengikuti TP4D. Kata kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, TP4D, Pembangunan Daera

Actions (login required)

View Item