INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM PUTUSAN YANG TERKAIT DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Riska, Hardina Yant and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2019) INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM PUTUSAN YANG TERKAIT DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI RISKA HARDINA. Y.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya melalui kewenanganya dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 melakukan penafsiran terhadap UUD 1945 dan memberikan vonis melalui putusannya apakah undang-undang yang diujikan tersebut telah sesuai dengan konstitusi atau bertentangan. Putusan yang dikeluarkan oleh MK sering mendapatkan pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu putusan yang cukup menjadi kontroversi adalah putusan MK adalah pengujian undang-undang mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pihak yang mengatakan jika MK dalam mengeluarkan putusan terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan ini tidak konsisten karena dalam pertimbangan hukumnya antara satu putusan dengan putusan yang lain tidak sama dalam menyatakan kedudukan KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa putusan MK yang terkait dengan KPK dan melihat kedudukan dari pertimbangan hukum yang menyatakan kedudukan KPK tersebut serta melihat apakah MK konsisten atau tidak konsisten dalam mengeluarkan putusannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan MK adalah mengikat selama pertimbangan hukum tersebut masuk dalam bagian ratio decinendi yang bersentuhan langsung dengan pokok perkara, dan (2) MK dalam mengeluarkan putusannya terkait KPK tidak konsisten, karena antara putusan yang satu dengan yang lain berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengujian undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsistensi

Actions (login required)

View Item