Aldi, Putra and Ganefi, Ganefi and Widiya, N Rosari (2019) EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
Text (Thesis)
SKRIPSI FINAL ALDI PDF.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , dari jumlah kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menganalisis kekurangan yang ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terutama Pasal 29 Sampai Pasal 34. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) berhubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum data sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet yang terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen akibat wanprestasi di Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab IV tentang hak mendahului dari Pasal 29 sampai Pasal 34 menyatakan lebih banyak berpihak kepada pihak kreditur dalam peristiwa hukum yang terjadi sering tindakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh kreditur. eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan di atas perusahaan pembiayaan dapat dikenai teguran, pembekuan izin usaha, dan jika tidak memenuhi hal yang telah ditentukan maka izin usaha terhadap perusahaan tersebut dapat dicabut.
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 22 Aug 2024 03:48 |
Last Modified: | 22 Aug 2024 03:48 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/20385 |
Actions (login required)
View Item |