TINJAUAN PIDANA PINJAM PAKAI MOBIL DINAS OLEH BUPATI MUKOMUKO KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO

HERIANTO, SIAHAAN and Hamzah, Hatrik and Jonny, Simamora (2019) TINJAUAN PIDANA PINJAM PAKAI MOBIL DINAS OLEH BUPATI MUKOMUKO KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI HERI OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menyelenggarakan pemerintahan melakukan perbuatan pinjam pakai antara Bupati Mukomuko dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko mengajukan permohonan pinjam pakai kendaraan dinas operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mukomuko dengan surat permohonan Nomor 170/48/DPRD�II/MM/2014. Pada tanggal 18 Agustus 2014 Ichwan Yunus selaku Bupati Kabupaten Mukomuko mengabulkan permohonan pinjam pakai kendaraan dinas kepada Arnadi Pelam, sebagaimana ditandatanganinya Surat Keputusan Nomor 100-734 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Kepada Arnadi Pelam. Kendaraan dinas yang dipinjam pakai merupakan mobil jenis Toyota fourtuner (BD 2 N). Perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas tersebut dikualifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana dengan ditetapkannya Bustari Maler dan Arnadi Pelam serta Ichwan Yunus sebagai tersangka pada tanggal 31 Mei 2016, dengan Nomor penetapan 03/N.7.14/FD.1/05/2010 oleh Kejaksaan Negeri Mukomuko. Isu hukumnya Bupati Mukomuko melakukan penyalahguaan wewenang karena melakukan perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas lahir dari kewenangan diskresi Bupati Mukomuko, dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi bukan hukum pidana.

Actions (login required)

View Item