PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN KASUS KAPAL CALEDONIAN SKY 2017)

Meysi, Maisella and Amrizal, Amrizal and Deli, Waryenti (2019) PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN KASUS KAPAL CALEDONIAN SKY 2017). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi meysi maisella PDF.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan Indonesia telah mengatur dan menetapkan hak lintas di Perairan Indonesia yang salah satu hak lintas tersebut ialah hak lintas damai untuk menghormati hak-hak atau kepentingan internasional bagi kapal asing yang berlayar melewati wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak lintas damai oleh kapal asing dalam melintasi Perairan Kepulauan Indonesia yang ditinjau dari UNCLOS 1982 dan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat hak lintas damai oleh kapal asing dalam kasus kandasnya kapal Caledonian Sky di Raja Ampat. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak lintas damai baik di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dinyatakan bahwa semua negara dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan dengan adanya syarat-syarat dan pelaksanaan pelayaran oleh kapal Caledonian Sky di perairan Raja Ampat melanggar syarat-syarat hak lintas damai tersebut antara lain kapal melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Hak Lintas Damai, Tanggung Jawab, Kapal, UNCLOS 1982, Perairan Indonesia

Actions (login required)

View Item