PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

RAMARIO, HAQRI and Edra, Satmaidi and Ahmad, Wali (2019) PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesi) SKRIPSI RAMARIO HAQRI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Putusan inkracht merupakan Putusan yang dikeluarkan Oleh pengadilan yang berkekukuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi. Putusan inkracht dapat dieksekusi apabila yang memenangkan peradilan adalah Penggugat, dan yang mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan.Pengadilan Sebagai Jembatan Bagi penggugat yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Mengeluarkan Putusan atas masalah Keputusan Tata Usaha Negara dan apabila putusan tersebut merupakan putusan yang dikabulkan maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Tidak Patuhnya Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Putusan Tata Usaha Negara menjadi tidak terselesaikan dan proses peradilan menjadi tidak berarti, maka Penggugat dapat melakukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Untuk melakukan Permohonan Eksekusi. Hal ini dimaksudkan agar Pejabat melaksanakan Putusan yang telah ditetapkan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang Berkekuatan Hukum tetap setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan apa yang menghambat eksekusi putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dan Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui data dari Pengadilan Tata Usaha yaitu Putusan Pengadilan Tata usaha Negara dari tahun 2016 sampai Tahun September 2019 Dan wawancara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaaan Putusan Pengadilan ada yang patuh dan tidak, dan dalam ketidakpatuhan ada yang menjadi penghambat Putusan Tata Usaha Negara dieksekusi oleh pejabat Tata Usaha Negara. Dikarenakan masih adanya Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan. Karena adanya putusan yang Non-Executable, Eksekusi dilakukan atas kesadaran dari Pejabat itu sendiri dan yang mengeksekusi Putusan merupakan Pejabat itu sendiri. Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Putusan Tata Usaha Negara, Hambatan Ekskusi

Actions (login required)

View Item