PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PERJANJIAN KERJA MELALUI MEDIASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

UMI, SULISTIYANINGSIH and Hamdani, Ma’akir and Joko, Susetyanto (2019) PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PERJANJIAN KERJA MELALUI MEDIASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian: (1).Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan perjanjian kerja melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyelesaian sengketa perselisihan perjanjian kerja melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukumempiris, Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode pendekatan non doctrinal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan perjanjian kerja melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, dilakukan beberapa tahapan yakni, tahap pertama dilakukan dengan cara melakukan perundingan Bipartit yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tahap kedua dengan melakukan perundingan Tripartit yaitu melakukan perundingan dengan bantuan pihak ketiga (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu) untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang diambil adalah salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan buktibahwa upaya�upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.(2). Kendala penyelesaian sengketa perselisihan perjanjian kerja melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu yakni; kurangnya kesadaran pengusahaatauperusahaan untuk memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan ketenaga kerjaan, pengusaha/perusahan tidak mendaftarkan kontrak perjanjian kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, dan tidak hadirnya pengusaha sendiri pada tahap perundingan Tripartit, serta belum adanya perangkat atau regulasi yang dapat memaksa para pihak terutama pengusaha untuk hadir dalam sidang mediasi penyelesaian sengketa perselisihan perjanjian kerja. Kata kunci:Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Perjanjian Kerja, Mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Actions (login required)

View Item