KETERBATASAN KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KEPAHIANG”

Vio, Viery Veroza and Hamzah, Hatrik and Herlita, Eryke (2019) KETERBATASAN KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KEPAHIANG”. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FIX.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana illegal logging yang terjadi di Kabupaten Kepahiang terus meningkat setiap tahunnya, Polisi Kehutanan sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan perlindungan hutan belum dapat melakukan kinerja yang optimal dikarenakan terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Keterbatasan ini mulai dari proses penangkapan hingga pelimpahan berkas kepada penuntut umum yang mengharuskan Polisi Kehutanan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik Kepolisian dan pelimpahan berkas harus diserahkan melalui Penyidik Kepolisian. Terbatasnya wewenang Polisi Kehutanan dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging menyebabkan peran Polisi Kehutanan tidak maksimal dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. dimana dalam prakteknya di lapangan ditemukan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara Polisi Kehutanan dan Penyidik Kepolisian terutama dalam melakukan penyidikan tindak pidana illegal logging, terdapat perkara yang diselesaikan oleh Penyidik Kepolisian tanpa melibatkan Polisi Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui Peran Polisi Kehutanan berkaitan dengan terbatasnya kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kepahiang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Polisi Kehutanan dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini secara garis besar yaitu, Peran Polisi Kehutanan dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kepahiang belum maksimal. karena mengalami berbagai kendala dari mulai kurangnya sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan sehingga penyelesaian tindak pidana illegal logging menjadi tidak maksimal dan lebih banyak di selesaikan sendiri oleh Kepolisian Resor Kepahiang. Kata kunci : Kewenangan, Peran, Polisi Kehutanan, Illegal Logging

Actions (login required)

View Item