PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM PANTAI PANJANG DAN PULAU BAAI REGIONAL 91 KOTA BENGKULU

MECO, APRIANSAH and Emilia, Kontesa and Hamdani, Ma’akir (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM PANTAI PANJANG DAN PULAU BAAI REGIONAL 91 KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS MECO APRIANSAH, SH,.MH.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (19MB)

Abstract

Adanya tumpang tindih penguasaan hak-hak atas tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dengan pemegang sertipikat hak milik atas tanah, dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985, yang menunjuk kawasan menjadi Taman Wisata Alam dengan adanya penunjukan tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum terhadap para pemegang sertipikat hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelasakan berkenaan perlindungan hukum dan solusi apa saja yang diambil Pemerintah dalam melindungi kepentingan hukum pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang berada didalam kawasan TWA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif terhadap data dan informasi yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu adalah sah sebelum dikeluarkannya keputusan yang membatalkan atau mencabut sertipikat-sertipikat hak milik tersebut. Serta mengingat status hukum kawasan hutan TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu sampai saat ini masih ditahapan kegiatan “Penunjukan” belum ke tahap “Penetapan dan Pengukuhan Kawasan Hutan” sehingga status kawasan hutan TWA belum mendapatkan kepastian hukum dan Kedua, Pemerintah belum optimum memberikan solusi hukum dalam melindungi para pemegang sertipikat hak milik atas tanah, harusnya Pemerintah sesegara mungkin menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Teknis EKF TWA Pantai Panjang Pulau Baai, dimana Tim Teknis ini merekomendasikan terhadap tanah masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik dikeluarkan dari kawasan hutan TWA, pengembalian hak dimaksud secara utuh serta tidak mengklarifikasi keberadaan para pemegang sertipikat hak milik. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertipikat, Kawasan Hutan

Actions (login required)

View Item