PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pebria, Sindya Pramesti and Nila, Aprila and Irwansyah, Irwansyah (2024) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI PEBRIA SINDYA PRAMESTI C1C019108 - Pebria Sindya Pramesti.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang dilakukan dengan pengukuran menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Penelitian ini menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ukuran pemerintah daerah adalah besar atau kecilnya pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan total aset pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang dilakukan dengan pengukuran menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengukur usaha sebuah organisasi atau instansi guna melihat sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan aktivitas dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal keuangan. Berdasarkan dengan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang kemudian diolah di dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I tahun 2022, menunjukkan bahwa pada kinerja keuangan terjadi peningkatan realisasi anggaran untuk PAD dan dana perimbangan, sedangkan untuk belanja modal terjadi penurunan. Ukuran pemerintah diukur untuk mengetahui apakah besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dilihat melalui total aset akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Actions (login required)

View Item