MEMAHAMI NIAT PENGGUNAAN E-GOVERNMENT SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI MODEL UTAUT, LITERASI DIGITAL DAN INOVASI PRIBADI

Hendy, Afrizal and Lizar, Alfansi and Muhartini, Salim and Fahruzzaman, Fahruzzaman (2024) MEMAHAMI NIAT PENGGUNAAN E-GOVERNMENT SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI MODEL UTAUT, LITERASI DIGITAL DAN INOVASI PRIBADI. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Disertasi Hendy Afrizal - Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bengkulu.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak saja telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi, tetapi juga telah mendorong bergeraknya gerbong transformasi digital yang mendasari terwujudnya tatanan digitalisasi pelayanan publik pemerintah (e-government). Terlebih pasca terjadinya pandemi covid 19, kebutuhan layanan publik digital semakin meningkat. Pembatasan layanan tatap muka hampir seluruhnya dihentikan, namun guna tetap menjaga kinerja organisasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, maka diterapkanlah layanan digital pemerintah yang kesemuanya terangkum dalam konsepsi e-government. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan e-government di Indonesia tentu menjadi salah satu permasalahan bagi pembangunan bangsa. Terlebih bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh UN E-government Knowledgebase tahun 2022, nilai indeks E-government Development Indeks Indonesia masih tergolong rendah yaitu 0,7160 atau berada di peringkat 77 dari 193 negara, dan menempatkan Indonesia nomor empat di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Kondisi ini akan terus menjadi permasalahan apabila pemerintah tidak mampu menghadirkan terobosan strategis guna menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami niat perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan e-government secara berkelanjutan di Indonesia dari perspektif UTAUT, literasi digital dan inovasi pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa niat perilaku masyarakat untuk menggunakan layanan e-government di Indonesia, ternyata secara siginifikan dipengaruhi oleh harapan kinerja (performance expectancy), pengaruh sosial (social influence), literasi digital (digital literacy) dan inovasi pribadi (personal innovativeness). Selanjutnya, niat penggunaan e-government secara berkelanjutan (continuance intention to use e government) di Indonesia signifikan dipengaruhi oleh kondisi memfasilitasi (facilitating condition), literasi digital (digital literacy), inovasi pribadi (personal innovativeness) dan niat perilaku (behavioral intention). Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan, semakin memadainya kondisi yang memfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana teknologi informasi, semakin v kuatnya literasi digital yang diedukasikan kepada masyarakat dan semakin kuatnya inovasi pribadi dikalangan masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap tingginya niat menggunakan layanan e-government, maka akan berdampak pada semakin tingginya niat untuk menggunakan layanan e government secara secara terus menerus di Indonesia. Harapan usaha ditemukan tidak berpengaruh siginifikan terhadap niat perilaku penggunaan e-government di Indonesia. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah selaku penyedia layanan e-government harus mampu melakukan rekonstruksi upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa layanan e-government adalah layanan yang mudah untuk digunakan dan dioperasikan. Perlu adanya penguatan sosialisasi teknis yang langsung dikemas dalam bentuk praktek penggunaan aplikasi, yang hakikatnya dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat bahwa e-government itu mudah digunakan. Selain itu, pemerintah dihadapkan dengan kebutuhan memperkuat infrastruktur TIK yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berimbas pada meningkatnya niat adopsi e-government di Indonesai, maka pemerintah harus juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan e-government. Pemerintah perlu mempersiapkan SDM mumpuni yang mempunyai kapasitas pengetahuan yang baik dalam hal manajerial dan penguasaan TIK. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-governemnet di Indonesia, pemerintah harus mampu memperkuat kemitraan dengan seluruh stakeholder terkait. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat agar e-government berjalan dengan efektif. Masyarakat dan pihak swasta selain menjadi subyek pengguna layanan e-government yang rentan berbalik sikap atas suatu hal yang diyakininya memberikan keuntungan dan manfaat, juga bertindak sebagai stakeholder independen yang akan mengamati dan mengawasi jalannya e-government

Actions (login required)

View Item