PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

KARTINI, KESUMAWATI and Candra, Irawan and Tito, sofyan (2019) PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Thesis.

Text (Thesis) TESIS KARTINI KESUMAWATI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan profesinya agar selalu bersifat profesional dan memegang teguh kode etik serta memperhatikan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN diperlukan pengawasan. Tujuan yang hendak dicapai adalah Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh MPD terhadap pelanggaran jabatan notaris di Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh MPD dalam pelaksanaan pengawasan notaris di Kota Bengkulu dan cara mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum skunder ,bahan hukum tersier dan bahan non hukum yang dianalisis secara deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian MPD di Kota Bengkulu telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan UUJN, yakni dengan melakukan pengawasan berkala yaitu dua kali dalam satu tahun yaitu dibulan januari dan juli ,terhadap laporan pelanggaran notaris yang diterima oleh MPD telah ditindak lanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kendala MPD Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan salah satunya adalah tidak adanya kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan notaris,sehingga keberadaan MPD kurang disegani. Kata kunci : Notaris , Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah

Actions (login required)

View Item