PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2012-2032 DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAUR

SARO’I, SARO’I and Iskandar, Iskandar and M.Yamani, Yamani (2019) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2012-2032 DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAUR. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS SAROI S.H,.M.H (B2A016046).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pembangunan di Kabupaten Kaur saat ini berjalan dengan cepat dan kegiatan itu tentunya akan menimbulkan dampak negatif untuk menekan dampak negatif tersebut diperlukan upaya-upaya salah satunya adalah penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Kaur yang sudah disepakti dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelasakan berkenaan dengan penegakan perda dan hambatan dalam Penegakan Perda Tata Ruang Kabupaten Kaur dalam penerbitan izin mendirikan bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif terhadap data dan informasi yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, penegakan perda yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kaur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan kepada pihak-pihak yang melanggar Tata Ruang diberikan berupa penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif seperti telah melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, peringatan tertulis kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama dan Rendi Febrian untuk tidak mendirikan bangunan yang baru. Kedua, hambatan penegakan perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, secara yuridis substansi Perda tata ruang Kabupaten Kaur sudah cukup baik sehingga tidak ada kendala yang ditemukan, akan tetapi dalam realitas dilapangan ditemukan fakta ada 6 (enam) faktor utama yang meyebabkan terjadinya hambatan dalam implementasi penegakan Perda tata ruang Kabupaten Kaur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yakni, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kesadaran hukum pelaku usaha, inkonsistensi, lemahnya penegakan perda, sarana operasional. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, IMB.

Actions (login required)

View Item