PERANAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

EDO, PUTRA UTAMA and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2017) PERANAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi EDO PUTRA UTAMA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (10MB)

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya berdasarkan mekanisme tertentu yang diawasi oleh pihak kepolisian. Sekarang sering terjadi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Permendag No 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Untuk Sektor Pertanian yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya untuk orang yang terdaftar dalam RDKK, kenyataannya di Kabupaten Bengkulu Utara orang yang tidak terdaftar dalam RDKK bisa menikmati pupuk bersubsidi. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dan seharusnya pelaku ditindak tegas oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan polisi dalam menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dan untuk mengetahui faktor penghambat polisi dalam menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Berdasarkan data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa, tindakan yang dilakukan polisi dalam menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi berupa tindakan preventif dan represif belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini tindakan preventif masih kurangnya sosialisasi yang diadakan dan dalam tindakan represif tidak semua pelaku penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ditindak oleh penyidik atau pihak kepolisian. Adapun faktor-faktor penghambat polisi dalam menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di Bengkulu Utara yaitu: tidak adanya pengaturan undang-undang yang jelas mengenai sanksi, terbatasnya personil kepolisian khususnya Unit Tipiter Polres Bengkulu Utara, kurangnya sarana dan prasarana, tidak terdapatnya PPNS di Dinas Pertanian untuk membantu penyidikan, kurangnya informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi. Kata Kunci : Penanggulangan, Pendistribusian, Pupuk Bersubsidi.

Actions (login required)

View Item