PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS)PADA WILAYAH KABUPATEN KAUR

HERU, PURNOMO ISMAN and Lidia, Br. Karo and Edra, Satmaidi (2017) PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS)PADA WILAYAH KABUPATEN KAUR. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi fix heru purnomo isman.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Memajukan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan Negara Indonesia yang tercantum pada Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara yang diharapkan dapat diperjuangkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan tiga jenis Hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi. Hutan Konservasi menurut Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati menjelaskan bahwa Kawasan pelesatarian alam terdiri dari Kawasan Taman Nasional . Salah satu Hutan Konservasi yang ada di Provinsi Bengkulu adalah Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pendekatan pengelolaan Taman Nasional hampir seluruh Kawasan Hutan konservasi yang ada di Indonesia adalah State Based Forest Management (SBFM). Sejarah pengelolaan Kawasan konservasi yang ada di Indonesia model SBFM ini kurang tepat digunakan dan kurang efektif, dibuktikan dengan banyaknya kerusakan yang terjadi baik karena illegal logging, pembukaan Hutan, maupun bencana alam seperti kebakaran. Adanya sudut pandang dari Pemerintahan maka adapula sudut pandang dari segi masyarakat mengenai sistem SBFM tersebut yang dimana Pemerintahan memberikan izin kepada instansi untuk mengelolah Hutan tersebut namun masyarakat tidak mendapatkan izin serupa dengan apa yang diberikan Pemerintah terhadap instansi, sehingga masyarakat di daerah setempat berusaha untuk mendapatkan lahan yang baru, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali melakukan hal yang betentangan dengan hukum yang ada , yakni membuka lahan dengan cara merambah Hutan, pembakaran Hutan, dan penebangan Hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perambahan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada wilayah Kabupaten Kaur dan Mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum pidana lingkungan dan solusi terhadap permbahan Hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada wilayah Kabupaten Kaur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif . Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap perambahan hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dilakukan dengan upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif . Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap peramabahan hutan ini adalah kurangnya kesadartahuan masyarakat setempat mengenai hukum pidana lingkungan , masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat didalam mengamankan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, serta minimnya jumlah polisi hutan yang menjaga kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Actions (login required)

View Item