KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIADALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SITI, AISYAH PUTRI and Juanda, Juanda and Amancik, Amancik (2017) KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIADALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI SITI AISYAH PUTRI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

LembagatingginegarayakniDewanPerwakilan Daerah (DPD) dibentukbertujuansebagaiwakilkewilayahan/kedaerahan. DewanPerwakilan Daerah Republik IndonesiaseharusnyamemilikikewenanganbukanhanyauntukmengajukanRancanga nUndang-Undang yang berkaitandenganotonomidaerah, selayaknyasepertisistembikameralyang seharusnyabersamaDewanPerwakilan Rakyat (DPR)namunketerbatasankedudukandanfungsiini yang menjadikanadanyadiskriminasilembaga DPD yang kewenangannya di parlemenmenjadilemah. Dengandiaturnyakewenanganmengenai DPD dalamUndang-UndangDasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 upayaoptimalisasipemberdayaan DPD agar lebihmandirisertaadanyapenambahankewenangandalamRancanganUndang�Undangmengenaiotonomidaerahdimulaidengancaramengusulkanrencanaperubaha natauamandemenkelimaterhadap UUD 1945 Pasal 22 D tentangtugasdanwewenang DPD yang dinilaimasihterbatasdantidakmaksimal. Tipepenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatifyuridis, denganteknikpengumpulan data yaitupenelitiankepustakaan. Data dilengkapidengan data primer darihasilanalisis UUD 1945, berbagaiperaturanperindang-undangan, putusan, dan data sekunderdarireferensi�referensi (buku, artikel, karyailmiahjurnaldan website). Data yang diperolehdan yang telahdikumpulkanbaikitu data primer maupun data sekunderdiolahdenganteknikkualitatif, dimanaanalisis data kualitatifadalahpengelolaan data secaradeduktif, yaitumulaidaridasar�dasarpengetahuan yang umumkemudianmenelitihal yang bersifatkhusus, setelahdari proses tersebut, ditariksebuahkesimpulan. Kata kunci : DewanPerwakilan Daerah, Bikameral, Otonomi Daerah

Actions (login required)

View Item