KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN WARGA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A.Rafih, A.Rafih and Akhmad, Muslih and Joko, Susetyanto (2017) KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN WARGA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI A. RAFIH.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan beda agama serta kedudukan anak yang dilahirkan dari segi hak waris dan dari segi wali nikah jika anak yang dilahirkan adalah perempuan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Dalam hal kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya selama keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah menurut peraturan yang ada termasuk status anak�anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris. Kata Kuci: Perkawinan beda agama, hak mewaris, wali nikah.

Actions (login required)

View Item