IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRES KOTA PAGAR ALAM

AFIN, MARINDO and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2017) IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRES KOTA PAGAR ALAM. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI AFIN MARINDO.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa Hak Bantuan Hukum adalalah hak konstitusional. Pemeriksaan perkara baik di tingkat penyidikan di Kepolisian maupun Pengadilan pada umumnya tanpa menggunakan penasehat hukum atau Advokat. Di Polres Kota Pagar Alam dalam hal penyidikan, tersangka tidak diberitahukan secara jelas mengenai Hak Bantuan Hukum bagi tersangka oleh penyidik. Tujuan skripsi ini untuk mendeskripsikan Implementasi Pemberian Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polres Kota Pagar Alam, mengetahui Hambatan dalam Implementasi Pemberian Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polres Kota Pagar Alam. Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah Penyidik, Advokat dan tersangka di wilayah hukum Polres Kota Pagar Alam. Metode penentuan sampel melalui quota sampling. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara mendalam. Pengolahan data dilakukan melalui editing data dan coding data. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Implementasi Pemberian Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polres Kota Pagar Alam diketahui belum dilaksanakan secara keseluruhan oleh penyidik. Dari data di kantor LBH Sumsel cabang Kota Pagar Alam pada tahun 2016, dari 219 kasus yang diancam pidana lima tahun atau lebih, hanya 24 kasus yang mendapatkan Bantuan Hukum. Hambatannya adalah penyidik yang kurang profesional, kurangnya pemahaman tersangka mengenai Hak Bantuan Hukum, kurangnya Sumber Daya Advokat, serta tidak ada sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak memberikan Hak Bantuan Hukum kepada tersangka. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Implementasi.

Actions (login required)

View Item