STUDI KEBERLAKUAN HUKUM WAGNER DI PROVINSI BENGKULU

Febriansyah, Hidayatullah and Rosemarina, A. Rambe and Armelly, Armelly (2023) STUDI KEBERLAKUAN HUKUM WAGNER DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) FEBRIANSYAH HIDAYATULLAH_C1A019082 - febriansyah hidayatullah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Kaitan pendapatan wilayah dengan belanja pemerintah dikenal dengan istilah Hukum Wagner. Hukum Wagner menjelaskan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dengan belanja pemerintah wilayah tersebut. Wilayah Sumatera memiliki 10 (sepuluh) provinsi. Provinsi tersebut yaitu ; Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Dimana setiap provinsi tersebut mempunyai total belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selain Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembagan pajak daerah juga dapat menjadi beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji keberlakuan Hukum Wagner dan menganalisis bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan pajak daerah terhadap belanja pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data belanja pemerintah, Pemerintah, pertumbuhan penduduk, dan pajak daerah dari tahun 2001-2022. Penelitian ini mengunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode time series yang diolah menggunakan software eviews 12. Hasil penelitian yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah sedangkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu. (2) Hukum Wagner tidak berlaku di Provinsi Bengkulu. Saran terhadap Pemerintah yaitu Pemerintah kota Bengkulu diharapkan untuk melakukan intensitifikasi pajak yang merujuk pada upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperketat pemungutan pajak, mengurangi peluang penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Actions (login required)

View Item