IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Desi, Novita and Fahruzzaman, Fahruzzaman and Nila, Aprila (2023) IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Draft Tesis Desi Novita_C2C021005 - desi novita.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan studi tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Dengan rumusan pokok permasalahannya adalah bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Penatausahaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lebong. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Aplikasi SIPD pada Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi SIPD pada penatausahaan keuangan daerah kabupaten Lebong berdasarkan teori model George C Edward III dilihat dari indikator sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Masih ditemukan banyak kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga penatausahaan keuangan daerah di kabupaten Lebong mengunakan 2 (dua) aplikasi secara paralel, sehingga sangat memberatkan bagi pelaksana di daerah. Secara teoritis hasil penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan Edward III, yang menyatakan bahwa kesuksesan suatu kebijakan implementasi harus didukung oleh empat dimensi yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengatasi kendala diatas dapat diupayakan dengan melakukan peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, meningkatkan pemahaman bagi pelaksana dengan sosialisasi/pelatihan/diklat khusus/bimtek dalam penggunaan SIPD penatausahaan secara detail, menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kemendagri, meningkatkan komitmen pelaksana, memperhatikan kesejateraan staf pelaksana dengan menganggarkan insentif dan memberikan reward, serta melakukan revisi SOTK Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Actions (login required)

View Item