PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

METRI, MARTADILLA and Amancik, Amancik and PE.Suryaningsih, Suryaningsih (2017) PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI METRI MARTADILLA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 sebenarnya mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga peradilan. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada dan lingkup kewenangan badan peradilan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Prosedur yang digunakan berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran buku-buku dan internet. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diinventarisir menyesuaikan substansi guna mempermudah analisis bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis ini mengkaji isi kaidah hukum yang mengatur tentang pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada. Peradilan Pilkada didesain sebagai peradilan khusus bersifat ad hoc yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa terkait pilkada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensi pembentukan badan peradilan khusus dikarenakan dalam melakukan upaya hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan. Saran dari penelitian ini pembentukan badan peradilan khusus harus segera dilaksanakan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Kata kunci : Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan

Actions (login required)

View Item