PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT ’’SEAMBINAN PADI” TERHADAP KERUSAKAN TANAMAN PADI YANG DISEBABKAN OLEH HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA SENGKUANG KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA

MEITA, YOLANDARI and Herawan, Sauni and Adry, Harijanto (2017) PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT ’’SEAMBINAN PADI” TERHADAP KERUSAKAN TANAMAN PADI YANG DISEBABKAN OLEH HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA SENGKUANG KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Text (Thesis)
SKRIPSI MEITA YOLANDARI.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (3MB)

Abstract

Penelitian terhadap penerapan sanksi hukum adat’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dilakukan dengan tujuan, antara lain ; (1) untuk mengetahui proses penyelesaian sanksi hukum adat ’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (2) untuk mengtahui efektivitas penerapan sanksi hukum adat’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan hukum empiris, data yang diperoleh secara langsng dari lapangan, dengan cara mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan dan dianggap mengetahui serta dapat memberikan sejumlah informasi yang penting berkaitan dengan penerapan sanksi hukum adat seambinan padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis menemukan informasi, yaitu (1) proses penyelesaian sanksi hukum adat seambinan padi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat memiliki 3 tahapan (1) tahap pelaporan dan persiapan sidang adat (2) tahap persidang adat (3) tahap pembayaran dan permintaan maaf. Fungsionaris adat sebagai penengah dalam permasalahan dan sengketa, fungsionaris adat mengupayakan jalan keluar atau penyelesaian permasalahan atau sengketa tersebut dengan melaksanakan sidang adat yang biasanya dilakukan di balai adat Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sesuai dengan Hukum Adat Serawai (2) penerapan sanksi hukum adat seambinan padi sudah efektif sebab berkurangnya dari tahun ketahun jumlah kasus yang terjadi di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Banyak masyarakat yang merasa jera dan malu dengan sanksi hukum adat yang diberikan dan diterapkan oleh fungsionaris adat dan perangkat Desa Sengkuang Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan. Kata kunci : Hukum Adat Serawai, Penerapan sanksi hukum adat seambinan padi.Penelitian terhadap penerapan sanksi hukum adat’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dilakukan dengan tujuan, antara lain ; (1) untuk mengetahui proses penyelesaian sanksi hukum adat ’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (2) untuk mengtahui efektivitas penerapan sanksi hukum adat’’seambinan padi” terhadap kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan hukum empiris, data yang diperoleh secara langsng dari lapangan, dengan cara mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan dan dianggap mengetahui serta dapat memberikan sejumlah informasi yang penting berkaitan dengan penerapan sanksi hukum adat seambinan padi yang disebabkan oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis menemukan informasi, yaitu (1) proses penyelesaian sanksi hukum adat seambinan padi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat memiliki 3 tahapan (1) tahap pelaporan dan persiapan sidang adat (2) tahap persidang adat (3) tahap pembayaran dan permintaan maaf. Fungsionaris adat sebagai penengah dalam permasalahan dan sengketa, fungsionaris adat mengupayakan jalan keluar atau penyelesaian permasalahan atau sengketa tersebut dengan melaksanakan sidang adat yang biasanya dilakukan di balai adat Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sesuai dengan Hukum Adat Serawai (2) penerapan sanksi hukum adat seambinan padi sudah efektif sebab berkurangnya dari tahun ketahun jumlah kasus yang terjadi di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Banyak masyarakat yang merasa jera dan malu dengan sanksi hukum adat yang diberikan dan diterapkan oleh fungsionaris adat dan perangkat Desa Sengkuang Hukum Adat Serawai di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan. Kata kunci : Hukum Adat Serawai, Penerapan sanksi hukum adat seambinan padi.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 30 Sep 2024 07:59
Last Modified: 30 Sep 2024 07:59
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/21736

Actions (login required)

View Item View Item