PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PEMBANGUNAN MESS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI KELURAHAN MALABERO KOTA BENGKULU

Niko, Rioza Oskar and Iskandar, Iskandar and Elektison, Somi (2017) PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PEMBANGUNAN MESS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI KELURAHAN MALABERO KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text Niko Rioza Oskar (SKRIPSI).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum yang efektif menjadi cara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan ruang yang efektif merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu. Melalui pemberian izin, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, khususnya terhadap penatagunaan tanah. Fakta menunjukkan bahwa penatagunaan tanah masih sering tidak tepat. Contohnya adalah pembangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di sempadan pantai Kelurahan Malabero Kota Bengkulu. Akibatnya, izin untuk mess tersebut tidak dapat dikeluarkan. Namun, hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dijalankan terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap penegakan hukum yang harus dijalankan terhadap pelanggaran itu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif - kualitatif. Pengolahan bahan hukumnya dilakukan melalui editing, lalu dianalisis secara yuridis - kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka sanksi administratif dan sanksi pidana dapat diterapkan. Sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap pembuat kebijakan pembangunan mess tersebut. Sanksi paksaan pemerintah (bestuurdwang) berupa pembongkaran gedung dapat dikenakan terhadap bangunannya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perizinan, Mess Pemerintah Daerah, Sempadan Pantai.

Actions (login required)

View Item