PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM KOTA BENGKULU MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ANKE, LORINSA and Hamzah, Hatrik and Ria, Anggraeni Utami (2017) PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM KOTA BENGKULU MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi ANKE LORINSA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Bendera merah putih merupakan lambang, identitas dan kebanggaan negara Indonesia. Sehingga negara melarang adanya penodaan terhadap bendera, hal tersebut diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun faktanya, tindak pidana penodaan bendera masih terjadi di Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penodaan bendera berdasarkan hukum positif indonesia dan untuk mengetahui persepsi penegak hukum kota Bengkulu mengenai tindak pidana penodaan bendera. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana penodanaan terhadap Bendera Merah putih menurut hukum positif Indonesia sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 154a KUHP, Pasal 24 mengenai larangan, dan dalam Pasal 66 serta Pasal 67 mengenai ancaman sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penegak hukum pidana menilai penodaan terhadap bendera diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dengan sengaja merendahkan atau melecehkan kehormatan bendera merah putih Penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku penodaan bendera menggunakan asas Lex Specialis derogat Legi Generalis tetapi belum dapat diterapkan dengan baik sebagaimana proses penerapan hukum terhadap tindak pidana ringan lainnya, karena memerlukan pembuktian yang lebih untuk menentukan apakah perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk merendahkan kehormatan bendera merah putih tersebut. Kata Kunci: Penodaan Bendera, Penegakan Hukum.

Actions (login required)

View Item