PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN IZIN EDAR SPP-IRT DI KOTA BENGKULU

Dio, Sandhi Nugraha and Ganefi, Ganefi and Edi, Hermansyah (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN IZIN EDAR SPP-IRT DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Dio.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Banyak beredarnya produk-produk yang tidak mencantumkan izin edar SPP-IRT, tentu saja akan berbahaya apabila dikonsumsi oleh konsumen dikarenakan produk tersebut belum teruji keamanannya, padahal sudah tercantum pada Pasal 8 huruf (i) undang�undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan izin edar SPP-IRT. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : (1) untuk mengetahui penyebab masih banyaknya produk pangan dalam kemasan yang tidak mencantumkan izin edar SPP-IRT beredar bebas di sentra ole-ole makanan khas Bengkulu. (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan dalam kemasan yang tidak mencantumkan izin edar SPP-IRT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif Penentuan informan secara purposive. Pengumpulan data melalui pengamatan/observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyebab dari masih banyaknya produk yang tidak mencantumkan izin beredar bebas yaitu karna faktor ketidaktahuan pelaku usaha serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen yaitu dalam perlindungan hukum preventif yaitu berupa pengawasan melalui sidak (inspeksi mendadak) dan memberikan sosialisasi mengenai keamanan pangan, undang-undang perlindungan konsumen dan penjelasan tentang izin edar SPP-IRT. Serta perlindungan represif yaitu dengan pemberian sanksi administratif serta pelaku usaha dibebankan untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Ijin Edar SPP-IR

Actions (login required)

View Item