PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012-2032

DWI, AGUSTINI and Iskandar, Iskandar and M.Yamani, Yamani (2017) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012-2032. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Dwi Agustini.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar memiliki kekayaan flora dan fauna. Flora yang dominan tumbuh adalah anggrek pensil (vanda hookeriana, anggrek matahari, tumbuhan tersebar di zona perairan. Perkembangan kota dapat berpengaruh/mempengaruhi semakin cepatnya laju kerusakan kawasan Cagar Alam, karena berbagai kepentingan. Hal ini memacu masyarakat untuk memanfaatkan dan memiliki lahan yang ada dalam kawasan CADDB seperti perambahan dan pengunaan lahan. Permasalahan yang diangkat yakni bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kawasan CADDB dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terhadap kawasan CADDB di Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu,Wahana Lingkungan Hidup dan Yayasan Lembak. Metode penentuan sampel melalui purposif sampling. Data dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan pengamatan secara langsung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematis data. Analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kewenangan Pemerintah Provinsi hanya berada pada kawasan penyangga CADDB dan pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan CADDB telah dilaksanakan baik oleh BKSDA maupun Pemerintah Provinsi meskipun belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini kewenangan terhadap pengendalian kawasan CADDB terdapat kewenangan kawasan inti dan kawasan penyangga. Saran dari penelitian perlunya kolaborasi yang kuat antar lembaga dan pengaturan mengenai kawasan penyangga CADDB segera diterbitkan. Kata kunci : Pengendalian, Pemanfaatan, Cagar Alam, Danau Dusun Besar

Actions (login required)

View Item