KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) DALAM PENENTUAN LABEL HALAL PADA AIR MINERAL ISI ULANG GALON DIKOTA BENGKULU

DWI, ANGGRAINI PUTRI and Sirman, Dahwal and Joko, Susetyanto (2017) KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) DALAM PENENTUAN LABEL HALAL PADA AIR MINERAL ISI ULANG GALON DIKOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI PUTRI OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Dengan berkembangnya usaha depot isi ulang air galon mineral di Kota Bengkulu, sehingga kualitas air galon mineral tersebut semakin dipertanyakan. Apabilah dilihat dari beberapa sumber, bahwa alat yang digunakan untuk mensterilkan air yang bersumber dari gunung tersebut, mengandung unsur-unsur yang menurut h, alaukum Islam adalah haram. Sedangkan mayoritas masyarakat yang menggunakan jasa depot isi ulang air galon mineral isi ulang tersebut adalah muslim. Sehingga dikhawatirkan kehalalan dari air galon isi ulang tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan MUI Kota Bengkulu dalam menindak atau melakukan sosialisasi terhadap pentingnya kehalalan air galon isi ulang tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dibeberapa depot isi ulang air minum dan melakukan wawancara dibeberapa kantor pemerintahan dan non pemerintahan, seperti Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, BPOM Provinsi Bengkulu, dan MUI Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini bentuk kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan Majelis Ulama Indonesia yaitu saat melakukan audit, jadi sarana produksi RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran) atau yang memiliki skala yang lebih besar. Registrasi ada dua macam yaitu yang dikeluarkan oleh Diknas Kesehatan dan yang di keluarkan Badan POM. Bentuk tindakan dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan yang tidak halal, pada tahun 2014 dibuatlah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. x

Actions (login required)

View Item