PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

FAISAL, IQBAL and Iskandar, Iskandar and Edra, Satmaidi (2017) PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FAISAL IQBAL.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Sebagai dampak meningkatnya pembangunan perkotaan di Indonesia dan meningkatnya jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah perkotaan salah satunya meningkatnya volume sampah. Sampah merupakan masalah yang harus dikelola dengan baik dikarenakan pengelolaan sampah yang kurang baik dapat berdampak kepada pencemaran lingkungan, penularan penyakit, tersumbatnya drainase dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk menindaklanjuti hal ini pemerintah Kota Bengkulu membentuk Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengolahan Sampah. Kendati sudah ada Peraturan tersebut, bahkan di dalamnya terdapat sanksi pidana dan sanksi administratif namun tidak serta merta dalam penegakan hukumnya menjadi mudah dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosilogis, data yang dikumpulan terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Dari data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan Perda tentang pengelolaan sampah ini belum diterapkan dengan baik sehingga penegakan hukumnya juga belum berjalan dengan semestinya, baik dalam penegakan hukum secara preventif ataupun represif dan Perda tersebut juga belum adanya peraturan pelaksana yaitu Peraturan Walikota (Perwal). Terkait dengan penegakan hukum secara preventif pihak yang terkait hanya melakukan pembinaan dan memberikan sosialisai tentang sanksi dan bahayanya dampak dari sampah, sedangkan penegakan hukum secara represif pihak yang terkait hanya sekedar memberikan teguran secara lisan saja dan terhadap pelanggar belum pernah diterapkan sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. Kata kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

Actions (login required)

View Item